Program Kerja

PROGRAM KERJA

Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat

2010-2015

 

Latar belakang

Sejak era reformasi, paling tidak secara yuridis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin baik. Ini terlihat dari amandemen UUD Republik Indonesia pasal 27 dan 28 yang mengukuhkan persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, di masa orde baru, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan UU No. 7/ 1984. Menurut catatan tahunan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) 2007, telah dihasilkan 29 produk kebijakan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, berupa: 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah dan 3 kebijakan di tingkat regional ASEAN. Antara lain, UU Pengadilan HAM (2000), UU Perlindungan Anak (2002), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (2004), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2006), dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selain itu partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan publik lebih terjamin dengan lahirnya UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menjadi landasan hukum pemilu 2009. Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008 memuat kuota 30% calon legislatif perempuan, ditambah dengan pasal 55 ayat 2 mencantumkan sistem zipper atau di setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Walau kemudian sistem ini dikandaskan oleh putusan Mahkamah Agung, namun persentase jumlah anggota DPR perempuan hasil Pemilu 2009 mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 18,03 % dari pada periode sebelumnya yaitu 8,8%.

Akan tetapi era reformasi dengan sistem otonomi daerah tidak serta merta mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya ada 154 kebijakan diskriminatif di tingkat propinsi, kabupaten dan desa atas nama menjaga moralitas dan memaksakan interpretasi tunggal ajaran agama tertentu ke dalam aturan negara (KOMNAS Perempuan, 2010). Sebagai gambaran pelanggaran hak konstitusional perempuan dan diskriminatif dapat dilihat pada Perda Indramayu, Perda Tasikmalaya, dan Perda Tangerang tentang Ketentuan Larangan terkait Prostitusi. Secara garis besar, perda-perda ini mengatur, “setiap orang yang tingkah lakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka  pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk, kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki, berkendaraan bergerak kian kemari.”

Implikasi perda seperti ini mengingkari asas hukum praduga tak bersalah dan membuka peluang salah tangkap. Walau redaksional peraturan ini menuliskan “setiap orang” tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu, namun konstruksi sosial terkait prostitusi yang identik dengan perempuan dan waria, menjadikan mereka lebih rentan kriminalisasi.

Kriminalisasi perempuan akibat rumusan hukum tentang definisi prostitusi yang abaikan asas praduga tidak bersalah dan berdasarkan penegakan hukum pada kecurigaan yang bias gender adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara, sebagai berikut:

  • Atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum (pasal 28 D ayat 1)
  • Atas kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 27 ayat 1 dan 28 D ayat 1)
  • Atas kebebasan berekspresi (pasal 28 E ayat 2 dan 28 I ayat (1)
  • Untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (pasal 28G ayat 1)
  • Atas rasa aman (pasal 28 G ayat 2)
  • Atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)

Diskriminasi terhadap perempuan yang paling mendasar dalam pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, hukum dan sosial, adalah masih adanya legalisasi negara atas pembakuan peran gender dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembakuan peran gender ini mewajibkan perempuan menikah berperan sebagai ibu rumah tangga. Implikasinya ketika isteri memilih berperan di sektor publik maka seringkali mereka harus berperan ganda, yaitu bertanggungjawab pada pekerjaan rumah tangga sekaligus bekerja di ruang publik. Kondisi seperti ini disebut beban ganda (double burden). Diskriminasi terhadap perempuan yang berupa pembakuan peran gender adalah salah satu faktor utama penyebab minimnya peran perempuan di sektor publik termasuk politik.

Terkait dengan perlindungan hak atas anak, pelanggaran hak anak di Indonesia terkonsentrasi pada sistem peradilan anak, pencatatan kelahiran, dan masih diperbolehkannya perkawinan di usia anak. Undang-Undang No. 3/ 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa sudah dapat diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana sejak berumur 8 tahun. Batas umur anak sekurang-kurangnya 8 tahun terlalu rendah (bahkan Indonesia tercatat sebagai Negara dengan batas umur minimum pidana terendah di dunia). Hal ini mengacaukan konsep tindak pidana dan kenakalan anak, tidak memenuhi rasa keadilan, dan melanggar hak konstitusional anak. Implikasi lain dari batas umur yang terlalu rendah adalah infrastruktur lembaga pemasyarakatan anak tidak mampu menampung jumlah narapidana anak yang terlalu besar.

Secara hukum, pasal 27 UU Perlindungan menjamin pencatatan identitas anak sejak kelahiran. Namun pada praktiknya, akses pencatatan akte kelahiran anak seringkali terhambat karena faktor budaya. Anak yang lahir di luar perkawinan, anak dari pasangan beda agama atau dari orang tua beragama di luar agama resmi negara, anak dari keluarga miskin, dan anak dari orang tua tunggal kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran. Akibatnya hak untuk dapatkan pendidikan terhambat karena akta kelahiran adalah prasyarat administrasi untuk menempuh pendidikan sekolah dasar.

Data Kementerian Hukum dan HAM 2009, menyebutkan bahwa di Indonesia ada sebanyak 16 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak. Jumlah anak penghuni Lapas sekitar 6.000 anak. Sebanyak 3.000 anak di antaranya berada di Lapas anak dan 2.000-an lainnya berada di Lapas orang dewasa.[1]

Kasus perkawinan dengan anak di bawah umur yang dilakukan Pujiono Cahyo Widianto, laki-laki asal Semarang berumur 43, dengan Lutviana Ulfa, 12 tahun, adalah puncak gunung es dari maraknya praktik pernikahan dini di Indonesia. Sebagai contoh, Badan Pemberdayaan Perempuan & KB (BP2KB) Jember, mencatat selama 2009 ada 4.567 orang warga melakukan pernikahan dini.

Belum ada data resmi secara nasional dari pemerintah tentang angka perkawinan anak di Indonesia[2]. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan di Jawa Barat angka perkawinan anak mencapai 10 persen[3]. Di Malang, Pengadilan Agama menyatakan di 2008 jumlah anak yang meminta Pengadilan Agama untuk menerbitkan surat dispensasi agar mereka dapat menikah sebab perempuannya belum berumur 16 ataupun laki-lakinya belum berumur 19 meningkat 500 persen. Dikatakan oleh pejabat Pengadilan Agama tersebut bahwa permohonan itu dilakukan oleh orang tua dan perkawinan itu adalah akibat perjodohan dari orang tuanya.[4] Berbagai risiko dituai dari hasil pernikahan dini antara lain, perceraian, pemiskinan perempuan, komplikasi saat melahirkan, dan kanker serviks.

Praktik migrasi tidak aman masih berlangsung di Indonesia. Menurut sebuah LSM perlindungan tenaga kerja migran, Migrant Care, setidaknya 3 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah korban perdagangan manusia. Sedangkan UNICEF memperkirakan 100,000 perempuan dan anak diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya di Indonesia dan di luar negeri. 30 persen pekerja seks perempuan di Indonesia berumur di bawah 18, dan 40.000 – 70.000 anak-anak Indonesia adalah korban eksploitasi seksual.

Tujuan

Berdasarkan analisa konteks sosial, politik, dan yuridis di atas, Partai Demokrat memprioritaskan kebijakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia, mencegah perkawinan anak, memperkuat sistem pemulihan korban kekerasan, reformasi sistem peradilan anak, dan menolak peraturan daerah yang tidak konstitusional.

Maka Departemen Pemberdayaan Perempuan – DPP Partai Demokrat memutuskan untuk konsentrasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas kader partai, terutama perempuan, agar kuota 30% untuk perempuan terpenuhi pada pemilihan umum 2014.  Memperkuat pendidikan hak asasi manusia dan konstitusi pada seluruh kader perempuan partai Demokrat. Agar anggota fraksi Demokrat di tingkat pusat dan daerah menolak perda-perda diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar Konstitusi.

Berdasarkan fokus pilihan isu tersebut di atas, maka Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program kerja 2009-2014 dengan tiga tujuan, sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader Partai Demokrat, terutama perempuan, tentang politik, Konstitusi, hak asasi manusia perempuan dan anak, dan analisis gender.
  2. Memasukkan perspektif gender pada Rancangan Undang-Undang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional 2009-2014 yang relevan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Menindaklanjuti aspirasi konstituen perempuan dan anak untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilihan umum 2014

Untuk mencapai tiga tujuan tersebut di atas, lima biro dalam departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun program masing-masing sebagai berikut:

I. Program Kerja Biro Legislasi dan Advokasi

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Biro Legislasi dan Advokasi – Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun empat program utama sebagai berikut:

  1. Analisis kebijakan berperspektif gender dan perlindungan anak

Untuk mendukung kinerja anggota fraksi Demokrat di tingkat pusat, perlu disusun analisis kebijakan menggunakan perspektif gender dan perlindungan anak. Sehingga saat pembahasan rancangan undang-undang terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak, fraksi Demokrat dapat memberikan kontribusi positif untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Sepanjang 2009-2014, tercatat lima rancangan undang-undang yang wajib Partai Demokrat tanggapi, yaitu:

    • RUU Perubahan UU No. 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
    • RUU Perubahan UU No. 2/ 2008 tentang Partai Politik (paket parpol),
    • RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    • RUU Kesetaraan Gender
    • RUU Keperawatan
    • RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
    • RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    • RUU Perubahan UU No. 13/ 2003 tentang Tenaga Kerja, dan
    • RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan
    • Revisi Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan

Analisis dilakukan dengan penelitian (feminist legal review), wawancara narasumber ahli dan korban kekerasan, focus group discussions, dan metode lain yang perlu dilakukan sesuai dengan isu rancangan undang-undang. Hasil analisis akan dirumuskan dalam bentuk makalah posisi. Makalah posisi akan didiseminasi ke seluruh anggota fraksi dan kader Partai Demokrat. Substansi dalam makalah posisi akan menjadi referensi utama bagi anggota fraksi Demokrat dan para kader untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan.

2.  Memberikan opini hukum ke Dewan Pengurus Cabang tentang Perda-perda Diskriminatif

Biro legislasi dan advokasi membangun komunikasi intensif dengan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat dan anggota DPRD untuk menolak peraturan daerah diskriminatif. Mengacu pada laporan KOMNAS Perempuan tentang hasil Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, maka wilayah Tangerang dan Indramayu akan menjadi prioritas.

3.  Menanggapi isu-isu terkini berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bila diperlukan dan dirasa penting, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pernyataan tentang isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkembang di masyarakat, terutama isu reformasi sistem peradilan anak. Pernyataan dari departemen akan selalu berpijak pada Konstitusi, prinsip hak asasi manusia berperspektif gender dan perlindungan anak. Tanggapan disampaikan ke publik dengan melakukan konfrensi pers atau ke pejabat publik terkait dengan audiensi langsung.

4.  Menyampaikan aspirasi konstituen pada lembaga negara terkait

Sepanjang tahun, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menerima aspirasi masyarakat berkaitan dengan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun lembaga negara terkait yang akan menjadi mitra kerja Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional dan Perlindungan Anak.

Indikator Pencapaian

  1. Tersusunnya makalah analisis kebijakan berperspektif gender dan perlindungan anak tentang:
    1. RUU Kesetaraan Gender
    2. RUU Perubahan UU No. 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
    3. RUU Perubahan UU No. 2/ 2008 tentang Partai Politik (paket parpol)
    4. RUU Perubahan UU No. 13/ 2003 tentang Tenaga Kerja
    5. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan
    6. revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Dicabutnya perda-perda diskriminatif di daerah pemilihan dimana Partai Demokrat adalah mayoritas
  3. Respon positif berbagai pejabat publik terkait aspirasi yang disalurkan melalui Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partai Demokrat.
  4. Jumlah kader Partai Demokrat meningkat secara kualitas dan kuantitas

II. Program Kerja Biro Pendidikan dan Latihan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Biro Pendidikan dan Latihan – Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun tiga program utama sebagai berikut:

  1. SEMINAR

Seminar yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan target Pemerintah dalam Percapaian Target MDGs terkait dengan  Penurunan Angka Kematian Ibu/ Angka Kematian Anak dan Bayi Baru Lahir: HIV/AIDS: dan Traficking; Isu-isu yang terkait dengan Penghormatan, Perlindungan serta Jaminan terhadap keadilan Bagi Perempuan dan Anak.

Dalam waktu dekat kaitannya dengan isu Bencana Gempa, tsunami, Banjir serta Gunung meletus Biro Pendidikan dan Pelatihan Dept. PP dan PA berencana melaksanakan seminar Bertema:”Penanganan Bencana yang Ramah Terhadap Perempuan dan Anak. Hal ini terkait atas respon kita sebagai Negara yang rentan bencana serta  terhadap penangann bencana di Washior, Mentawai dan Merapi. terkait dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan program Tanggap Darurat, Rehabelitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana.

Seminar diharapkan dapat memberikan masukan mengenai isu terkini, subtansi mengenai perempuan dan anak dan akan menjadi masukan untuk pelatihan dan diskusi rutin.

2. PELATIHAN

Dalam rencana kerja Biro Pendidikan dan Pelatihan ini untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan program penguatan ini maka ada beberapa paket pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain:

  1. Pelatihan Gender Dasar;
  2. Pelatihan Gender Budgeting;
  3. Pelatihan Dawrah Fiqh Perempuan;
  4. Pelatihan Legal Draft,
  5. Pelatihan Advokasi Kebijakan
  6. Pelatihan Analisi Kebijakan.
  7. Pelatihan Analisa sosial
  8. Pelatihan Kepemimpinan

3. DISKUSI BULANAN/DISKUSI TERFOKUS

Diskusi bulanan maupun diskusi terfokus ini disesuaikan dengan isu yang terkait dengan perlindungan Perempuan dan Anak, baik berupa respon kita terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik; diskusi  terkait dengan program legislasi nasional; maupun terkait dengan upaya PD dalam mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang memenuhi hak perempuan dan Anak.

III. Program Kerja Biro Perlindungan Anak

Demokrat memahami perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Mengacu pada definisi kerja perlindungan anak tersebut, program Biro Perlindungan Anak – Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

  1. Investarisasi dan pemetaan isu Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2. Kajian kebijakan afirmatif Perlindungan Anak Indonesia dan merancang agenda tindak-lanjut (affirmative action)

Demokrat mendukung Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi acuan kerja adalah sbb:

  1. Undang-Undang Tentang PP dan KPA
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
    5. Keputusan Presiden
      1. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disebut KHA adalah kesepakatan PBB tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
      2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
      3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
      4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
      5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
      6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.
      7. Peraturan Bersama
        1. Peraturan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Lain.
        2. Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tentang Peningkatan Efektifitas Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Daerah Tertingga
        3. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak
        4. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Pegadaian Tentang Akses Permodalan Bagi Perempuan Pengusaha Mikro Dan Kecil
        5. Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Siaran Dan Pemberitaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Radio Republik Indonesia Antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI Dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
        6. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dan PT Media Nusa Pradana Tentang Kerjasama Pemberitaan, Transformasi Dan Diseminasi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Serta Perlindungan Anak Melalui Publikasi Pada Surat Kabar Harian Jurnal Nasional Dan Produk Pt Media Nusa Pradana Lainnya
        7. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender Di Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
        8. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Bidang Kesehatan
        9. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tentang Pencapaian Kinerja Di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Banten
        10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan PT Indopos Intermedia Press Tentang Kerjasama Pemberitaan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Melalui Publikasi Pada Surat Kabar Harian Indopos
        11. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dan PT Mandom Indonesia, Tbk Tentang Pelatihan Keterampilan Dalam Berpenampilan
        12. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dan Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Keagamaan
        13. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Hak Anak Di Bidang Pendidikan
        14. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
        15. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
        16. Kota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
        17. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)
        18. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja
        19. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.
      8. Peraturan Menteri
        1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
        2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat
        3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender
        4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
        5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
        6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
        7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
      9. Keputusan Menteri
        1. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
        2. Program Inovatif-Kreatif:
          1. Kader Perlindungan Anak- PD
          2. Rumah Ramah Anak
          3. DPD/DPC Peduli Anak-

DPD /DPC Peduli Anak selanjutnya disebut DPD/DPC-PA adalah model program inovatif-kreatif  Biro Perlindungan Anak DPP Partai Demokrta yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya partai, bersinergi dengan program pemerintah,mendorong partisipasi  masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan keberkelanjutan.

  1. “Ani Award “ (“AA”- Untuk Anak Indonesia)
  2. Bina Keluarga Santun dan Sayang Anak

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun.

  1. Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi
  2. Program Pengembangan Kreativitas Anak
  3. Peningkatan kapasitas Biro Perlindungan Anak

Memberikan bekal pemahaman dan norma, standar, program dan kebijakan Partai terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggotanya  serta menguasai mekanisme dan kebutuhan –kebutuhan parlementer.

  1. Pendidikan Politik Anak Indonesia:
    1. ‘’Sekolah Demokrasi Indonesia’’
    2. Anak Indonesia Bertanya Demokrat Menjawab
    3. Pembekalan Kader dan Anggota/Calon Anggota DPR/DPRD
    4. Launching Program Unggulan Perlindungan Anak : Pro-AKSI-AI 2014

Program Aksi bagi Anak Indonesia 2014, yang selanjutnya disebut PRO-AKSI -AI 2014, adalah program kesejahteraan dan perlindungan anak yang mencakup empat (4) bidang garapan yaitu ; Sehat, Smart, Kreatif  dan Mandiri.

  1. Road Show Nasional – Demokrat Peduli Anak Indonesia
  2. Talk show: Perlindungan Anak
  3. “Menyelamatkan Generasi  Bangsa dan Menyiapkan Pemimpin Masa Depan  Indonesia“
  4. Workshop Perlindungan Anak – Mei 2011

IV. Program Kerja Biro Eksternal

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Biro Eksternal – Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program sebagai berikut:

Menjalin kerjasama dengan badan-badan pemerintah, komisi nasional, organisasi perempuan, organisasi massa, dan institusi terkait lainnya. Sampai dengan 2014, jalinan kerjasama diharapkan terbangun dengan:

  1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Pusat Studi Kajian Politik – Universitas Indonesia
  3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  4. Komisi Nasional Perlindungan Anak

V. Program Kerja Biro Internal

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, Biro Internal – Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program sebagai berikut:

  1. Pendataan pengurus departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat DPP, DPD, dan DPC seluruh Indonesia.
  2. Pendataan data terpilah berdasar jenis kelamin pengurus partai tingkat DPP – DPD, dan DPC untuk pengawasan pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan internal partai.
  3. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat DPD/DPC seluruh Indonesia dan organisasi sayap partai Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)

Demikian program kerja Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2011-2014, Dewan Pimpinan Pusat – Partai Demokrat. Program ini ditetapkan pada Rapat Kerja internal departemen di kantor DPP, Jakarta pada Sabtu, 9 April 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Anak Dalam Tahanan Harus Tetap Bisa Sekolah, Kominfo News Room, 15/2/2010

[2] Laporan tinjauan pelaksanaan konvensi hak anak di Indonesia 1997-2009, save the children 2010

[3] Media Indonesia online, diakses 17 Januari 2010

[4] http;//malangraya.web.id/2008/10/30/angka –pernikahan-dini-naik-500/, diakses 15 Mei 2010

 

7 comments for “Program Kerja

  1. June 16, 2011 at 11:30 pm

    ass.ww..jaringan traficking di prof.kepulauan bangka belitung sudah berkembang sangat besar,dipelihara dan di bina oleh beberapa oleh para pengusaha-2 timah,dan pejabat-2 khusus nya di instansi kepolisian wilayah setempat…
    informasi A1 dan bisa dibuktikan.
    sy berharap masih ada pejabat bersih di negeri ini AMIN

    • firliana.purwanti
      June 29, 2011 at 11:45 am

      Terima kasih Pak Haryo atas komentarnya. Memang tidak mudah menegakkan hukum namun kita semua warga negara harus tetap berusaha memastikan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu. Dengan ini kita bisa kontribusi pada penurunan angka trafiking (perdagangan manusia) di Indonesia.

  2. masyita khaerany
    June 17, 2011 at 10:04 pm

    sy sngat tertarik DPD dan DPC Peduli Anak Indonesia,pemerhati Perempuan dan Anak,hub aq…085 242 367 626

    • firliana.purwanti
      June 22, 2011 at 4:21 pm

      Terima kasih Masyita atas antusiasmenya. Boleh tahu kamu dari DPD atau DPC mana? Ada alamat email yang bisa kami hubungi?

  3. Made Sri Nadi
    December 21, 2012 at 4:06 pm

    sehubungan dgn program partai demokrat tentang peduli anak,apakah saya bisa bantuan atau petunjuk tentang permasalahan saya karena saya sudah tidak tahu jalan apalagi yg harus saya tempuh.Anak saya di larikan oleh suami ke negara asalnya sebelum ada sidang putusan.Dia dgn sengaja melarikan anak kami setelah dia melakukan KDRT dan juga memalsukan tanda tangan saya utk surat sponsor exit permit.Saya mau lapor penculikan tidak bisa,mau lapor berdasarkan UU no 23 juga di mentahkan.Saya sudah menulis email kepada KJRI Frankfurt maupun KBRI Berlin namun sampai sekarang tidak ada tanggapan.Haruskah saya kehilangan anak saya hanya karena tidak ada UU tentang penculikan oleh orang tua?Terimakasih saya ucapkan dan saya berharap mendapat bantuan dan petunjuk

    Salam hormat

    Made Sri NAdi

    • rosidah
      February 26, 2013 at 1:16 pm

      dear Ibu Made

      terima kasih atas kepercayaannya mengadukan kasus yang sedang ibu alami ke partai demokrat, dalam UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, indonesia telah mengakomodir kewarganegaraan anak sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaraan ganda, warga negara bapaknya dan juga ibunya, setelah umur 18 tahun anak akan dipersilahkan memilih kewarganegaraannya, kalau boleh kami tahu, usia berapa anak ibu saat ini? apakah kasus KDRT yang ibu alami sudah dilaporkan ke polisi? karena terkadang bukti pelaporan KDRT itu penting sebagai sarana menjustifikasi bahwa anak ibu mmg diculik oleh bapaknya yang memang suka melakukan tindakan kriminal, jika tidak ada bukti kriminalitas, maka seringkali aparat penegak hukum termasuk pejabat terkait berasumsi bahwa anak yang diculik bapaknya tidak masuk delik penculikan, namun dianggap dibawa pulang atau sebagai tindakan wajar/normal seorang bapak mengajak pulang anaknya.

      demikian informasi dan tanggapan kami, kami mohon untuk terus berkomunikasi dengan kami, dan kami membutuhkan perkembangan informasi dari ibu

      salam demokrat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *